On Might 10, hundreds collected in quite a few regions close to the mendapatkan informasi lebih lanjut provincial cash Jayapura to protest in the direction of The federal govt’s applications to interrupt up the province.
The post will respond to considerations about the backflow of democracy Together with the total Charge of the president around BIN. The sights expressed Listed here are purely particular and so are not related to the viewpoints or attitudes of any governing administration companies.[four]
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi hassle resolving malah asik menjadi dilemma taking.
Dalam menghadapi tantangan teknologi, poin utama dalam reformasi intelijen adalah perlunya teknologi intelejen yang mandiri. Ancaman siber, disinformasi, dan manipulasi knowledge menjadi tantangan utama untuk intelijen present day.
BIN juga melakukan perekrutan dari TNI/POLRI. Dalam hal ini tentu BIN sebagai organisasi sipil harus menanamkan paradigma intelijen sipil kepada anggota yang direkrut dari TNI yang biasanya mempunyai paradigma intelijen tempur, atau kepada anggota POLRI yang mempunyai paradigma intelijen kriminal/keamanan.
Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia tetap menjadi fokus dalam diskusi tersebut, dengan menekankan perlunya pengawasan yang lebih akuntabel, manajemen sumber daya manusia yang profesional, dan peningkatan teknologi intelijen yang mandiri.
'Semua emosi berkecamuk dalam diri saya, pikiran ini kalut' – Kesaksian perempuan Inggris yang tertukar saat lahir seventy five tahun lalu
Isu dalam Reformasi Intelijen Indonesia perlu dikaji lebih mendalam oleh para pemangku kepentingan. Mereka menilai pentingnya mengidentifikasi ancaman dengan cepat dan akurat untuk memastikan keamanan negara. Penguatan fungsi intelijen harus dilakukan dengan serius.
Beneath the Regulation on PME, AMDAL is pertinent to companies and action permits, given that the doc is utilised given that the premise to concern environmental feasibility conclusions.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[12]
Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.
Rodon mengungkapkan, “Lembaga BIN saat ini semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.”